Negara Akui Warisan Bangsawan: Suwarno Sah Pemilik Tanah Eigendom, Proses Konversi Legal Diperkuat BPN

SEMARANG - Setelah bertahun-tahun menyimpan teka-teki dan sengketa agraria, status kepemilikan atas tanah-tanah bersejarah bekas Eigendom Verponding di Jawa Tengah kini menemui titik terang. Suwarno, keturunan dari keluarga bangsawan Pangeran Soetojo Harjonagoro dan RM Koesen, akhirnya diakui negara sebagai ahli waris sah dan berhak penuh atas konversi tanah warisan tersebut menjadi hak milik.

Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah telah secara resmi menerima dan mencatat permohonan Suwarno, yang didampingi kuasa hukum Rois Hidayat, SH, sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor HT.03/1807-400.19/XI/2023. Surat tersebut menegaskan bahwa negara mengakui proses konversi tanah dan memberikan fasilitasi mediasi serta perlindungan hukum kepada Suwarno.

Baca juga: Diduga, Objek Tanah Sengketa di Lembang Tallulolo Tidak Masuk di Sertifikat Tanah Milik Martha Kara

Tanah Warisan Bangsawan Kolonial dalam Proses Konversi Resmi

Baca juga: Direktur SA Institut Dukung Penghentian Kasus Nurhayati Sesuai Mekanisme Hukum

Adapun tanah-tanah yang sedang dalam proses legalisasi ini mencakup:

- EV No. 418 atas nama Pangeran Soetojo Harjonagoro 
- EV No. 358, 448, 419, 118, 119, 120 atas nama RM Koesen 

Baca juga: Ichsan Yunus: RUU Provinsi untuk Perkuat Status Hukum Daerah

Seluruhnya terletak Ungaran, Semarang, Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan sebagian masih dalam proses hukum di PTUN Semarang (Perkara No. 140/G/2018/PTUN.SMG). Meski begitu, posisi Suwarno semakin menguat dengan pengakuan negara dan legalitas dokumen yang telah diterbitkan.

Baca juga: Dinilai Langgar Aturan, Polisi PJR Tahan Motor Pria Saat Kawal Ambulance

“Ketika negara telah mengakui permohonan konversi tanah eigendom menjadi hak milik, maka secara hukum status Suwarno tak lagi dapat diganggu gugat, ” tegas seorang ahli reforma agraria, Rabu (23/4/2025).

Perlindungan Hukum Diminta, Penguasaan Liar Harus Dihentikan

Baca juga: Wartawan Media Online Menang Telak Praperadilan Melawan Kapolda Sumbar

Melalui surat resmi, Suwarno juga meminta perlindungan hukum kepada Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, termasuk penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga telah menguasai atau memanfaatkan tanah tersebut secara ilegal, tanpa dokumen OSS ataupun legalitas pertanahan.

Langkah ini tak hanya mempertegas posisi hukum Suwarno, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya penegakan keadilan agraria, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut tanah warisan dan sejarah kolonial.

Kesimpulan: Hak Diakui, Status Dikuatkan Negara

Dengan tidak adanya pembatalan atau sanggahan dari instansi terkait, maka Suwarno kini berdiri sebagai pemilik sah atas tanah-tanah bekas Eigendom Verponding. Negara telah berbicara, dan hukum pun telah berpihak. Yang dibutuhkan kini adalah komitmen bersama untuk menghentikan penguasaan liar, serta memastikan warisan sejarah kembali ke tangan yang berhak.

Baca juga: Guspardi Gaus: Komisi II Komitmen Selesaikan Alas Hukum Provinsi, Kabupaten dan Kota

Editor: JIS Agung 

Sumber: Hardi