Kasus Jual Seragam Sekolah di Salah Satu Sekolah Negeri, Ombudsman RI Jawa Tengah Beri Tindakan Korektif Kepada Bupati Kudus

KUDUS - Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Tengah sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) atas hasil pemeriksaan laporan masyarakat terkait praktik penjualan seragam sekolah oleh salah satu SMP Negeri di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Baca juga: Satlantas Polres Kerinci Akan Tertibkan Dump Truck Pengangkut Material PLTA

 

LAHP tersebut diserahkan secara langsung oleh Sabarudin Hulu, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Jawa Tengah dan diterima oleh Mas’ut, Asisten Administrasi Kabupaten Kudus yang didampingi jajaran Pemerintah Kabupaten Kudus, bertempat di Kantor Bupati Kudus. Selasa (17/01/2023).

Baca juga: Haerudin Ingatkan Pemerintah Perhitungkan Rencana Vaksinasi PMK

Sabarudin menyampaikan, bahwa LAHP ini merupakan hasil pemeriksaan laporan masyarakat yang keberatan mengenai adanya praktik penjualan seragam sekolah yang dilakukan oleh sekolah negeri.

Adapun bentuk maladministrasi yang ditemukan Ombudsman dalam laporan mengenai pengadaan seragam sekolah tersebut adalah penyimpangan prosedur karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah. 

Baca juga: Dugaan Tipikor Dana Asabri, Kejagung Periksa Dua Orang Saksi

“Dari hasil pemeriksaan Ombudsman, laporan Pelapor yang identitasnya dirahasiakan tersebut telah terbukti terjadi maladministrasi yang dilakukan oleh kepala sekolah, " ujar Sabarudin.

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Tengah memberikan beberapa tindakan korektif kepada Bupati Kudus dan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus selaku atasan Terlapor.

Baca juga: Bangunan Warga di Kawasan PTPN VI Kayu Aro Dibongkar, Dua Forum Kades Bikin Petisi untuk Jokowi

Berdasarkan hasil temuan Ombudsman, pihak sekolah tidak memberikan alternatif pilihan kepada orang tua siswa untuk secara mandiri melakukan pengadaan pakaian seragam putih biru dan pramuka sebagaimana amanat Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah memberikan waktu 30 hari kepada Bupati Kudus, Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah untuk melaksanakan tindakan korektif sesuai amanat UU 37 Tahun 2008, tentang Ombudsman RI dan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020. 

Baca juga: Anggia Erma Rini: Perlu Langkah Strategis Atasi PMK

“LAHP Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kudus dalam perbaikan layanan dan mencegah maladministrasi di satuan pendidikan, khususnya terkait pengadaan seragam sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku, " tutup Sabarudin.